SUMBAREKSIS.COM || AGAM — Kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palupuh, Kabupaten Agam, kembali memantik amarah publik. Alih-alih menolak tegas, para tokoh justru dinilai bungkam.
Pernyataan keras itu dilontarkan aktivis Agam, Roni Chandra, lewat unggahannya di Media Sosial. Ia menyindir sikap masyarakat Minang yang selama ini dikenal vokal menolak kebijakan pemerintah.
"Orang Minang berani menolak Tol. Urang awak bagak menolak Fly Over. Urang Agam berani menolak PP/84. Tapi 'TAKUIK MENOLAK MBG'" tulis Roni, (7/9/26).
Sindiran itu muncul setelah puluhan anak di Palupuh dilaporkan menjadi korban keracunan usai menyantap MBG. Bagi Roni, kejadian ini bukan lagi musibah biasa.
"Indak surang juo tokoh Agam manuntuik, menempuh jalur hukum karna anak generasi penerus Agam makan nasi Beracun.. 'Makanan Beracun, bagi kami adalah kelalaian yg dinormalisasi sbg musibah berulang'" tegasnya.
Menurut Roni, ini kejadian berulang, yang pertama di Lubuk Basung Ibu Kota Kabupaten Agam, yang kedua di Kecamatan Palupuh, "Apakah pejabat lokal kita menormalisasikan kejadian ini sebagai musibah biasa? Atau menungga korban jiwa dulu,"
Kemarahan di daerah ternyata sejalan dengan kegaduhan di pusat. Wakil Ketua MPR RI bahkan sudah angkat bicara. "Stop MBG! Opsi dari Wakil Ketua MPR. Bulan Ini Saja Siswa Korban Keracunan MBG Sudah Ribuan hingga Banyak Anak Sering Buang Makanan".
"ribuan korban dalam sebulan" menjadi tamparan keras bahwa program prioritas nasional ini gagal menjaga standar keamanan pangan.
Kontras dengan sikap diam di Agam, Kota Malang justru mencatat sejarah. Berdasarkan unggahan Padang TV, "Kota Malang Jadi Kota Pertama di Indonesia yang Sepakat Hentikan Program MBG".
Keberanian Malang memutus program setelah menerima aspirasi mahasiswa dan melihat dampak di lapangan, membuat pertanyaan Roni semakin tajam: mengapa di kampung sendiri, di Agam, tidak ada satupun tokoh yang berani membawa kasus "nasi beracun" ini ke jalur hukum?
"Kelalaian yg dinormalisasi sbg musibah yang berulang" — kalimat itu kini menjadi cermin. Ketika infrastruktur seperti Tol, Flyover, bahkan PP/84 bisa dilawan dengan badan dan suara, giliran perut anak-anak yang diuji dengan makanan beracun, keberanian itu menguap.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pemangku kebijakan di Agam terkait langkah hukum atas kasus keracunan MBG di Palupuh.
Apakah Agam akan menunggu korban bertambah dulu, baru berani bersuara? Atau akan terus "takuik" menolak MBG seperti yang disindir para aktivis? (BY)
Posting Komentar
0Komentar