PC Garuda KPP RI Tanah Datar Gelar Diskusi Publik, UHC Ke Bansos Jadi Pembicaraan

TANAH DATAR, sumbareksis.com — Pimpinan Cabang Garuda KPP RI Tanah Datar menggelar diskusi publik dengan tema evaluasi satu tahun kepemimpinan Eka Putra dan Ahmad Fadly melalui Zoom Meeting Garuda KPP RI, Minggu (01/3). 

Diskusi yang dimoderotari Ketua PC Garuda KPP RI Tanah Datar Rezki Aryendi menghadirkan narasumber Kepala Dinas Kominfo Dedi Triwindono, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Adib Fadil, FKWN Hijrah Adi Sukrial, serta peneliti Luhak Nan Tuo Institute Yogi S. IP. 

Dalam diskusi tersebut, Yogi dari Luhak Nan Tuo Institute menyampaikan isu isu terkini berupa hebohnya masyarakat dalam menanggapi infrastruktur jalan yang rusak serta beralihnya sistem berobat dari UHC ke Bantuan Sosial. 

"Saat ini yang menjadi pertanyaan publik itu terutama di media sosial, dua diantaranya yaitu minimnya perbaikan infrastruktur jalan di Tanah Datar, serta beralihnya sistem pengobatan dari UHC ke Bansos, " katanya. 

Sementara itu,  Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki jalan tersebut. 

"Sudah, insyaallah kita akan lakukan perbaikan beberapa titik jalan yang ada agar masyarakat merasa nyaman dalam berkendara, " katanya

Lebih lanjut ia menambahkan terkait beralihnya anggaran dari UHC ke Bansos merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Tanah Datar Adib Fadil menjelaskan bahwa pihaknya terus mengawal anggaran yang akan diperuntukan bagi masyarakat tersebut. 

"DPRD akan mengawal anggaran untuk kebutuhan masyarakat tersebut, " katanya. 

Diskusi juga diwarnai dengan adanya keluhan pemerintah nagari dalam mengeksekusi program dalam terpaan badai efisiensi seperti sekarang ini. 

Kondisi tersebut juga dijelaskan lansung Hijrah Adi Sukrial dalam forum tersebut bahwa pada saat sekarang pemerintah nagari juga banyak kendala dalam mengeksekusi program kegiatan. 

"Sekarang juga yang jadi kendala adalah dialihkannnya anggaran untuk pembangunan koperasi, tentu pemerintah nagari akan mengalami kesulitan dalam mengeksekusi program program pemerintah nagari, kalau dulu nagari bisa membantu mensukseskan program unggulan daerah, sekarang tidak bisa, " katanya. (rhy)