LIMAPULUH KOTA, sumbarksis.com — 19 Maret 2026 Menjelang akhir Ramadan, Bupati Limapuluh Kota, H. Safni, menggelar acara buka bersama yang dirangkai dengan silaturahmi bersama LEMTARI di rumah dinasnya, Kamis (19/3). Agenda ini dikemas sebagai momentum refleksi sekaligus konsolidasi membahas arah kemajuan Limapuluh Kota ke depan.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh penting, di antaranya M. Joni, Dt. Bosa Nan Panjang, Muhammad Ridha Ilahi S.Pt serta Dt. Putiah Nan Sati. Kehadiran mereka memperlihatkan adanya upaya merangkul unsur adat dan masyarakat dalam lingkar diskusi pembangunan daerah.
Namun di balik suasana hangat penuh kebersamaan dan nuansa religius, publik kembali dihadapkan pada realitas yang tak bisa diabaikan: apakah forum seperti ini benar-benar melahirkan arah kebijakan yang konkret, atau hanya menjadi ajang silaturahmi yang berhenti pada tataran wacana?
Dalam sambutannya, Bupati H. Safni menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan LEMTARI sebagai representasi kekuatan sosial dan adat. Ia menyampaikan bahwa pembangunan Limapuluh Kota tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Sinergi ini menjadi fondasi utama dalam membangun Limapuluh Kota yang lebih maju dan berdaya saing,” ujarnya.
Pernyataan tersebut terdengar ideal, tetapi masih menyisakan pertanyaan besar. Sejauh mana sinergi yang dimaksud telah diterjemahkan dalam kebijakan nyata? Sebab, hingga saat ini, berbagai persoalan klasik masih menjadi sorotan masyarakat—mulai dari ketimpangan pembangunan antarwilayah, terbatasnya lapangan kerja, hingga lemahnya pemberdayaan ekonomi berbasis nagari.
Dalam forum silaturahmi itu, diskusi mengenai masa depan Limapuluh Kota disebut mencakup berbagai aspek strategis, termasuk penguatan peran adat dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung program pembangunan. Tokoh adat seperti Dt. Bosa Nan Panjang menekankan pentingnya nilai-nilai kearifan lokal sebagai pijakan dalam setiap kebijakan.
Namun kritik tak bisa dielakkan. Tanpa indikator yang jelas, target yang terukur, serta transparansi dalam pelaksanaan program, pertemuan semacam ini berpotensi menjadi rutinitas simbolik—sekadar mempertemukan elite tanpa dampak langsung bagi masyarakat luas.
LEMTARI sebagai lembaga yang diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat pun dituntut untuk tidak hanya hadir sebagai pelengkap acara. Perannya harus nyata dalam mengawal kebijakan, menyuarakan aspirasi, dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Momentum penghujung Ramadan seharusnya menjadi ruang introspeksi, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi para pemimpin daerah. Silaturahmi tidak boleh berhenti pada seremoni makan bersama, melainkan harus menjadi titik awal lahirnya komitmen yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Acara ditutup dengan penuh harapan agar Limapuluh Kota mampu melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Namun di tengah harapan itu, masyarakat menuntut lebih dari sekadar kata-kata.
Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah daerah tidak diukur dari seberapa sering para elit bertemu, tetapi dari seberapa nyata perubahan yang dirasakan rakyatnya. (Red/**)
Posting Komentar
0Komentar